Surabaya, Initerkini.com – Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa korupsi semata-mata adalah masalah moralitas individu tentang keserakahan seseorang yang ingin memperkaya diri sendiri. Namun, dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan manajemen organisasi, korupsi seringkali merupakan gejala hilir dari masalah hulu yang lebih fundamental: Inkompetensi Kepemimpinan.
Ada adagium lama yang menyebutkan, “A fish rots from the head down” (Ikan membusuk dimulai dari kepalanya). Ketika seorang pemimpin tidak memiliki kapasitas intelektual, manajerial, dan visi yang memadai, ia secara tidak sadar sedang membangun rumah kaca bagi tumbuhnya para koruptor.
Berikut adalah analisis mengapa kepemimpinan yang “bodoh” (baca: inkompeten) secara sistematis melahirkan koruptor.
1. Runtuhnya Meritokrasi dan Munculnya “Yes-Men”
Pemimpin yang tidak kompeten sering kali memiliki rasa insecure (tidak aman) yang tinggi. Mereka cenderung merasa terancam oleh bawahan yang cerdas, kritis, dan berintegritras.
Akibatnya, pemimpin jenis ini menghindari merekrut kaum profesional. Sebaliknya, mereka mengelilingi diri dengan para penjilat atau “Yes-Men” orang-orang yang loyalitasnya buta namun minim kompetensi. Dalam ekosistem di mana kritik dibungkam dan kompetensi tidak dihargai, para oportunis (koruptor) akan masuk lewat jalur “kedekatan”, bukan “kemampuan”. Di sinilah bibit kolusi dan nepotisme bermula.
2. Lemahnya Pengawasan Akibat Ketidaktahuan
Seorang pemimpin harus memahami detail tata kelola, atau setidaknya mengerti bagaimana sistem bekerja. Pemimpin yang tidak paham regulasi, tidak mengerti alur anggaran, atau buta terhadap manajemen risiko, tidak akan mampu mengawasi bawahannya.
Koruptor memanfaatkan celah ketidaktahuan pemimpin ini. Mereka bisa dengan mudah memanipulasi laporan, menggelembungkan anggaran (mark-up), atau membuat proyek fiktif karena mereka tahu pemimpinnya tidak memiliki kapasitas untuk mendeteksi kecurangan tersebut (“asal bapak senang, tanda tangan aman”).
Dalam konteks ini, pemimpin tersebut mungkin tidak mencuri uang sepeser pun, tetapi “kebodohan”-nya membiarkan uang negara dirampok di depan matanya sendiri.
3. Kebijakan Tanpa Basis Data (Policy by Instinct)
Kepemimpinan yang cerdas berbasis pada data dan sains (evidence-based policy). Sebaliknya, pemimpin yang inkompeten cenderung mengambil keputusan berdasarkan emosi, intuisi yang salah, atau bisikan para pembisik di sekelilingnya.
Proyek-proyek “mercusuar” yang tidak masuk akal sering kali lahir dari sini. Proyek yang dipaksakan tanpa studi kelayakan yang benar adalah lahan basah bagi korupsi mulai dari pembebasan lahan, penunjukan kontraktor, hingga spesifikasi yang dikurangi. Korupsi merajalela karena kebijakan publik tidak lagi berorientasi pada kemaslahatan rakyat, melainkan pada “proyek bancakan”.
4. Hilangnya Keteladanan Moral
Kecerdasan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari IQ, tetapi juga kecerdasan etik. Pemimpin yang tidak paham etika publik sering kali menormalisasi pelanggaran kecil.
Ketika pemimpin menunjukkan ketidakmampuan untuk bersikap tegas pada pelanggaran etika, standar moral organisasi akan turun drastis. Para bawahan akan berpikir, “Jika pemimpin saja tidak paham aturan, mengapa kita harus taat?”Kekosongan wibawa ini mengundang para predator anggaran untuk berpesta.
Kesimpulan: Integritas Membutuhkan Intelektualitas
Kita perlu merevisi cara pandang kita dalam memilih pemimpin. Orang baik saja tidak cukup. Kita memerlukan orang baik yang cakap.
Korupsi tidak selalu lahir dari niat jahat pemimpinnya, tapi sering kali lahir dari ketidakmampuan pemimpin untuk menciptakan sistem yang anti-korupsi. Melawan korupsi bukan hanya soal menangkap pencuri, tetapi mencegah orang yang tidak kompeten memegang kemudi kekuasaan.
Sebab pada akhirnya, inkompetensi adalah pintu gerbang, dan korupsi adalah tamu tak diundang yang masuk melaluinya.
Sumber : oleh Lhynaa Marlinaa
